PBB diam karena Amerika Serikat sering memveto resolusi yang bisa membantu Palestina.

Masyarakat dunia berharap PBB dapat menghentikan perang Israel-Hamas yang telah menewaskan ribuan warga sipil Palestina. Mayoritas negara anggota PBB menolak agresi Israel terhadap warga Palestina dan mendesak DK PBB bertindak tegas untuk menghentikan eskalasi konflik di Gaza serta mengatasi krisis kemanusiaan. Namun, resolusi yang diusulkan PBB untuk menghentikan perang di Palestina sulit diterapkan karena hak veto anggota DK PBB.

Pada 19 Oktober 2023, Amerika Serikat memveto resolusi DK PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan di tengah konflik Hamas-Israel. Akibatnya, resolusi tersebut tidak bisa diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB, yang seharusnya dapat menghentikan peningkatan ketegangan dan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. AS menolak resolusi DK PBB, namun resolusi tidak bisa dijalankan karena adanya hak veto. PBB tidak pernah memberikan perlindungan nyata kepada rakyat Palestina. AS, pendukung setia Israel, rutin menggunakan hak istimewanya untuk menolak resolusi yang bertentangan dengan kepentingannya. Pada 2021, AS mengutamakan kekuatan diplomatiknya untuk menciptakan ketenangan di antara Israel-Palestina (CNN). Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa Amerika Serikat telah bekerja keras melalui jalur diplomatik untuk mengakhiri konflik ini. (sumber: Kompas.com/CNN) Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengimbau AS untuk adil dan mengkhawatirkan situasi di Gaza serta jumlah korban sipil yang semakin meningkat.

Hak veto PBB adalah kemampuan untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan, undang-undang, atau resolusi. Hak veto melekat pada lembaga tinggi negara atau organisasi internasional, seperti DK PBB. Dimiliki oleh anggota tetap DK PBB, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris, dan AS. Kelima negara ini memiliki hak veto dalam PBB. Hak veto tidak disebutkan secara eksplisit dalam Piagam PBB. Berdasarkan pasal 27 Piagam PBB, semua urusan prosedural Dewan Keamanan harus diputuskan oleh lima anggota tetap bersama-sama. Jika satu anggota menolak atau menggunakan hak veto, maka keputusan tidak bisa dibuat. Hak veto sering digunakan anggota tetap DK PBB untuk melindungi kepentingannya. AS sering memveto resolusi yang mendukung Palestina dan merugikan kepentingan bersama Israel. PBB tak bisa bantu rakyat Palestina, resolusi terblokir hak veto AS. AS juga miliki hak veto, PBB tak bisa sanksi Israel, serang tanpa bedakan. Hak veto dalam DK PBB membuatnya sulit untuk mengambil keputusan, menurut Duta Besar Pakistan Munir Akram. "Dewan Keamanan disayangkan masih lumpuh. Dunia harap dewan segera serukan penghentian permusuhan dan hindari lebih banyak pembunuhan anak, perempuan, dan pria tak bersalah," Akram kata kepada CNN, dikutip Kompas. Pada Jumat (17/11/2023), diplomat PBB mengaku kecewa terhadap kebuntuan yang dihadapi DK PBB akibat hak veto.

Hak veto dipertanyakan sejak awal PBB oleh negara-negara kecil. Senator AS Conally merobek salinan Piagam PBB untuk mempertahankan hak veto. Dia menyampaikan salinan itu kepada perwakilan negara-negara kecil. Seruan untuk menghapus hak veto di PBB masih bergema, tetapi sulit dilakukan karena pemegang hak veto enggan melepaskannya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mempersingkat teks. Salah satunya adalah dengan menghapus kata-kata yang tidak penting atau repetitif. Selain itu, bisa juga menggantikan kata-kata panjang dengan sinonim atau frasa yang memiliki makna yang sama. Dalam mempersingkat teks, tidak boleh mengubah makna dari teks tersebut.